Kutai Timur – Dinamika politik di Kalimantan Timur (Kaltim) yang belakangan diwarnai aksi saling serang antar elit politik di ruang publik menuai kritik dari kalangan pemuda daerah. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur, Avivurrahman Al Ghazali, menilai para politisi saat ini lebih sibuk membangun panggung elektoral dibanding membahas substansi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Senin (11/05/2026).
Menurut Avivurrahman, masyarakat mulai jenuh melihat pertikaian politik yang terus dipertontonkan, baik melalui media sosial maupun media konvensional. Ia menegaskan bahwa konflik yang sarat kepentingan pribadi dan kelompok tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah.
“Sudah seharusnya para politisi berbicara tentang pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi malah mempertontonkan ego sektoral politik dan menyerang pribadi masing-masing pihak,” tegasnya.
Ia menilai, energi para pemimpin daerah seharusnya difokuskan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Bukan justru terseret dalam polemik politik yang dinilai kontraproduktif.
Avivurrahman juga menyoroti kondisi fiskal daerah, khususnya terkait pengurangan Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD seharusnya bergerak aktif mencari terobosan dan strategi penguatan pendapatan daerah, bukan hanya bersikap pasif menerima kondisi.
“Harus cari solusi, bukan cuma ribut cari sensasi. Seyogyanya para pihak menahan diri. Harusnya yang dipikirkan adalah bagaimana Kaltim tidak hanya bergantung pada transfer pusat ke daerah,” ujarnya.
Ia menilai sangat ironis apabila Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam dan penyumbang devisa besar bagi negara justru mengalami tekanan fiskal tanpa adanya langkah konkret dari para pemangku kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Lebih lanjut, Avivurrahman berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim dapat membangun komunikasi politik yang lebih sehat dan produktif. Ia mendorong agar seluruh pihak bersatu melakukan lobi strategis ke pemerintah pusat guna memperjuangkan hak-hak daerah, terutama dalam hal dukungan anggaran pembangunan.
Menurutnya, momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya menjadi peluang besar bagi Kalimantan Timur untuk memperkuat posisi ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah penyangga, termasuk Kutai Timur. Karena itu, ia meminta para elite politik berhenti mempertontonkan konflik yang tidak substansial.
“Kita lihat Pemprov dan DPRD kita cenderung hanya pasrah dan menerima nasib. Jangan hanya sibuk manuver mencari panggung elektoral. Fokuslah bekerja karena kalian digaji oleh rakyat,” pungkasnya.
Pernyataan Ketua KNPI Kutim tersebut menjadi refleksi atas harapan masyarakat yang menginginkan stabilitas politik dan kerja nyata dari para pemimpin daerah. Di tengah tantangan ekonomi dan pembangunan yang semakin kompleks, masyarakat dinilai membutuhkan kolaborasi dan solusi konkret, bukan sekadar perseteruan politik yang berkepanjangan.
Penulis : RL
